IDTODAY.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar acara halal bihalal virtual yang diikuti secara langsung oleh Wapres KH Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Umum MUI Pusat non-aktif dan seluruh pengurus MUI Pusat dan Daerah, yang disiarkan melalui saluran Youtube Official TVMUI, Jumat malam (12/6/2020).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal MUI Buya Anwar Abbas meminta Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, agar mengingatkan jajaran Pemerintah dan DPR terkait ancaman bahaya jika Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) disahkan.
“Saya wanti-wanti betul kepada kita semuanya, dan saya sampaikan kepada Bapak Wapres, tolong Pemerintah diingatkan, dan tolong DPR diingatkan karena rakyat, terutama umat Islam, sudah resah dan sudah gelisah. Bila kegelisahan dan keresahan mereka tidak bisa kita kendalikan, maka dia bisa menjadi bencana dan malapetaka bagi negeri ini,” kata Buya Anwar.
Pengajar di UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan keresahan dan kegelisahan sebagian umat Islam terhadap RUU HIP tersebut harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam membahas draf RUU tersebut.
Mengutip pernyataan Wapres Kiai Ma’ruf terkait konsep khilafah yang disebutnya tertolak karena sudah ada Pancasila sebagai kesepakatan bangsa atau darul mitsaq, Buya Anwar mengatakan umat Islam di Indonesia hingga saat ini menjunjung tinggi kesepakatan itu.
“Saya ingat kata Kiai Ma’ruf Amin bahwa kita tidak anti terhadap konsep kekhalifahan, kita tidak anti terhadap konsep kesultanan, karena itu memang ada di dalam sejarah Islam. Tapi karena bangsa ini sudah sepakat dan kita sudah terikat dengan janji untuk membentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila, ya kita harus konsekuen dengan itu,” katanya.
Ketua PP Muhammadiyah itu khawatir jika kesepakatan Pancasila itu diingkari oleh pihak-pihak tertentu, yang salah satunya melalui RUU HIP.
“Terus terang saja, saya khawatir. Kalau seandainya RUU HIP ini lolos dan muatannya adalah seperti yang ada (di draf) hari ini, maka yang saya takutkan adalah umat Islam berlepas diri dari kesepakatan yang sudah ada sebelumnya, karena ada pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan itu,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
