MUI: RUU Omnibus Law Hanya Melahirkan Drakula Penghisap Darah Rakyat
IDTODAY.CO – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta masyarakat untuk terus memantau Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Regulasi baru yang banyak menuia kritik itu kini sedang dibahas di oleh DPR.
Anwar Abbas menjelaskan, di dalam RUU Omnibus Law tersebut praktik ekonomi yang berdasarkan pada Pancasila ingin diubah kepada sistem ekonomi liberalisme dan kapitalisme.
“Dalam draf yang ada terlihat kecendrungan untuk menggeser semangat dan praktik pengelolaan ekonomi di negeri ini yang semula berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kepada sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang sangat mengedepankan kebebasan pasar,” ujar Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (19/5).
Anwar menuturkan, jika RUU Omnibus Law tersebut disahkan menjadi UU. Maka ekonomi hanya akan dikuasai oleh segelintir orang. Karena itu, dirinya menegaskan tidak sepakat RUU ini disahkan menjadi UU.
“Ekonomi di negeri ini nantinya hanya akan berputar dan dikuasai oleh segelintir orang yang kaya dan superkaya saja dan mayoritas rakyat hanya akan menjadi manusia-manusia yang tidak berdaya yang hidupnya sangat tergantung kepada belas kasihan dari mereka-mereka yang kaya dan superkaya tersebut,” katanya.
Menurut Anwar Abbas, betapa rusaknya negeri ini kalau dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Sehingga akan terjadi adalah banyaknya kezaliman dan ketidakadilan. Karena hidup dan kehidupan ini hanya akan diwarnai dan dikendalikan oleh hawa nafsu mereka yang lebih mengedepankan kerakusan dan ketamakan.
Untuk itu, dalam menghadapi RUU Omnibus Law ini Anwar mengajak masyarakat harus berusaha dan berjuang untuk menentang RUU ini. Karena jika disahkan menjadi UU maka hanya akan banyak kerugian yang didapatkan.
“Bila RUU ini sudah disahkan maka dia akan melahirkan pengusaha-pengusaha dan drakula-drakula di negeri ini yang tega menghisap darah bangsa dan rakyat indonesia tanpa ada sedikitpun rasa berdosa,” tegasnya.
Untuk itu RUU Omnibus Law tidak boleh lolos menjadi UU tanpa disesuaikan terlebih dahulu dengan jiwa dan semangat dari Pancasila dan UUD 1945.
“Go to hell buat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi kalau itu hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja sementara rakyat banyak di negeri ini hanya akan mendapat ampas-ampasnya saja,” pungkasnya.
Sumber: jawapos.com
