Pakar: Permintaan Djoko Tjandra Ikuti Sidang Daring Takkan Dikabulkan MA

Pakar: Permintaan Djoko Tjandra Ikuti Sidang Daring Takkan Dikabulkan MA
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)

IDTODAY.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyoroti permintaan Djoko Tjandra untuk mengikuti sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara daring melalui teleconference. Permintaan tersebut disampaikan Joko Chandra dengan alasan kondisi kesehatannya tidak mendukung.

Namun demikian, Agustinus Pohan mengatakan bahwa permintaan tersebut akan sulit terkabul karena peraturan yang dikeluarkan MA bahwa pelarian tidak akan mendapatkan pelayanan daring.

Baca Juga:  Giring Ganesha Yakin Pradi-Afifah Menang di Pilkada Depok

“Sudah jelas, tidak ada pelayanan daring bagi mereka yang melarikan diri dari hukum. Kasus Djoko sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi yang bersangkutan melarikan diri dari hukum,” kata Pohan, sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com, Senin (20/7/2020)

Agustinus menilai permintaan sidang daring tersebut karena ketidaktahuan dari kuasa hukum Djoko Tjandra. “Permintaan sidang daring saya rasa karena ketidaktahuan Djoko Tjandra terkait hal tersebut,” urainya.

Baca Juga:  Susno Duadji Tanggapi positif putusan MK Soal Pengguna Narkoba Tak Bisa Ikut Pilkada: Kita Uji KPU, Patuhi Aturan Apa Tidak !

Lebih lanjut, Agustinus mengatakan bahwa Djoko Tjandra merupakan seorang yang diistimewakan oleh negara-negara tempat pelariannya. Karena itu pula, jago Chandra sulit ditangkap oleh pihak kepolisian Indonesia.

“Ekstradisi seorang buronan sangat tergantung dari kesediaan negara yang bersangkutan. Djoko sepertinya dianggap sosok yang istimewa dan ada kepentingan ekonomi di sana,” urainya.

Agustinus mengatakan, perjanjian ekstradisi antar negara tidak menjadi jaminan bahwa buronan yang kabur ke luar negeri bisa segera tertangkap. Pasalnya ada batasan kewenangan an dan hukum antara satu negara dengan lainnya.

Baca Juga:  Kubu Oposisi Desak Presiden Jokowi Batalkan Rencana Pindah Ibukota Ke Kaltim

“Tidak bisa aparat penegak hukum kita langsung bisa menangkap di negara lain, walaupun ada perjanjian ekstradisi,” pungkasnya.[beritasatu/brz/nu]