PDI-P Minta Dana Stimulus Covid-19 Prioritaskan UMKM Dan Kelompok Rentan
IDTODAY.CO – Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengapresiasi tindakan pemerintah memberikan program stimulus untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 triliun.
Karenanya Andreas sangat berharap program tersebut dapat menjangkau semua warga dan segala bisnis utamanya KM dan kelompok kemasyarakatan yang terdampak virus Corona.
Istilah rentan adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran di kisaran Rp354 ribu-Rp532 ribu per kapita per bulan. Di Indonesia sendiri pada 2016 terdapat 24% kelompok larutan tersebut berdasarkan data dari Bank dunia
“Kemampuan UMKM, pekerja informal, serta kelompok rentan lainnya ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang saat masa pandemik seperti ini,” kata Andreas sebagaimana dikutip dari Rmol.id (28/4).
Andreas mengatakan bahwa krisis ekonomi pada 1997 sampai 1998 sektor UKM mampu bertahan. Beda halnya dengan kondisi saat ini, sektor UKM menjadi yang terkapar paling awal akibat terganggunya perputaran ekonomi banyak yang melakukan PHK pada karyawannya.
Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Corona berupa refocusing dan alokasi APBN dan APBD menjadi kegiatan prioritas dalam bentuk insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
“Tidak ada lagi waktu menunggu. Ini harus segera dijalankan supaya pelaku usaha dan UMKM dapat tetap berproduksi, atau sekurang-kurangnya bertahan hidup, dan tidak terjadi PHK,” urainya.
Politisi PDIP Perjuangan itu juga mendorong penyaluran Bansos, baik PKH, BPNT, bantuan sembako, BLT Dana Desa dan lainnya segera dilakukan dengan administrasi yang mudah, distribusi yang baik, dan tepat.
“Karena rakyat sudah tidak dapat menunggu lagi, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran,” terangnya.
Lanjutnya, setidaknya ada empat biaya besar bagi dunia bisnis dan industri yang perlu diperhatikan agar industri tidak cepat kolaps. Biaya itu adalah
Disamping juga, 4 biaya pokok dalam dunia bisnis dan industri harus tetap diperhatikan untuk menghindarkan dari situasi kolaps sejak dini. Yakni, biaya tenaga kerja, utilitas dan sewa, pajak dan retribusi daerah, serta utang dan bunga pinjaman.
“Pemerintah perlu melanjutkan stimulus bagi industri, terutama menengah kecil agar likuiditas pekerja tetap terjaga, di antaranya perluasan sektor yang mendapat relaksasi PPh 21, PPh 22, PPh 25, PPh atas sewa, dan pembebasan PPN (dalam kurun 6 bulan),” tegasnya.
“Dan segera mengeluarkan stimulus untuk restrukturisasi utang pelaku usaha menengah bawah dan warga rentan yang terdampak. Terhadap penundaan angsuran program kredit UMI dan KUR, perlu dipercepat implementasi dan standardisasi pelaksanaan di lapangan agar mudah dan pasti,” tandasnya.[brz]
