Pilkada 2020 Untungkan Petahana Dengan Pemanfaatan Dana Bansos Covid-19

Pilkada 2020
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Suara dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020, di TPS 18 Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (12/9/2020). Simulasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pemilih dalam melaksanakan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 ditengah pandemi COVID-19. (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/hp)

IDTODAY.CO – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa pandemi covid 19 akan memaksa Pilkada Serentak 2020 minim partisipasi dari pemilih.  

“Orang lebih penting menjaga keselamatan nyawa. Satu nyawa lebih penting daripada satu suara,” kata Joe, sapaan akrab Djohermansyah Djohan sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com (15/10).

Bacaan Lainnya

Ia pesimistik bisa mencapai target yang ditetapkan KPU yaitu mencapai 75 persen. Dia memprediksi banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lengang atau kosong karena masyarakat enggan ke TPS.

Lebih lanjut, Joe mengingatkan bahwa kondisi itu akan melahirkan legitimasi Pilkada 2020 yang rendah. Pelaksanaan Pilkada 2020 akan dianggap sebagai yang terburuk karena pemilih yang hadir sedikit.

Kemudian, khawatiran tersebut akan berimplikasi terhadap rendahnya legitimasi kepala daerah terpilih. Tentu, hal tersebut akan dimanfaatkan pihak yang kalah untuk merongrong kepemimpinan calon terpilih.

“Ini sudah biasa terjadi. Legitimasi yang rendah akan dimanfaatkan untuk mengganggu pemerintah sehingga tidak menjadi efektif,” tuturnya.

 Besar Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  juga memprediksi pelaksanaan Pilkada 2020 akan banyak terjadi politik uang. hal tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang terhimpit kesusahan akibat pandemi covid 19.

Menurutnya, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh para paslon untuk membeli suara mereka dan menukarnya dengan sejumlah uang.

Demikian juga, Pilkada serentak 2020 akan dimanfaatkan oleh para pertahanan untuk memperoleh keunggulan melalui pemanfaatan dana bantuan sosial (Bansos) untuk membiayai Pilkada dan mengelabui pemilih.

“Nanti pembagiannya mendekat hari pemungutan. Atau dikampanyekan itu bantuan dari mereka. Padahal itu uang negara,” pungkas Joe.[beritasatu/brz/nu]

Pos terkait