Pilkada Ditengah Pandemi, Wakil Ketua MPR RI: Saya Ajak Seluruh Aparat Untuk Selalu Waspada

Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, dalam kondisi anomali seperti sekarang, pihaknya mengajak semua calon kepala daerah, partai politik, dan juga aparat untuk selalu waspada. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM

IDTODAY.CO – Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan berlangsung dalam situasi pandemi virus Corona. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengajak semua calon kepada daerah, partai politik, dan juga aparat untuk selalu waspada.

“Kontestasi pilkada ini bukan hanya menang-menangan, tapi pencalonan ini untuk mendarmabaktikan, untuk iling (ingat) dan waspada kepada sesama,” ujar Jazilul dalam keterangannya, Minggu (8/11). Seperti dikutip dari detik.com (08/11/2020).

Jazilul menyampaikan hal itu saat Press Gathering Pimpinan MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema ‘Visi Misi NKRI bagi Calon Kepala Daerah’ di Kota Bandung, Sabtu (7/11).

Baca Juga:  Ingin Kantongi Restu Megawati untuk Maju Pilpres 2024? Ganjar Harus Lakukan Ini

Ia menyebutkan, dalam politik, seringkali ditemukan banyak masalah, baik sebelum digelarnya Pilkada, saat berlangsung hingga selesainya pemungutan suara. Karenanya ia berharap Pilkada Serentak 2020 berlangsung lancar.

“Saya khawatir atas dasar pesta demokrasi yang setengah-setengah karena pandemi, kemudian terjadi keributan setelah itu, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya mengajak seluruh aparatur kita semua untuk selalu waspada, untuk selalu menjaga keadaan yang kondusif, dan kita bisa membangun karena memang Indonesia saat ini dalam keadaan krisis,” tuturnya.

Baca Juga:  Update Corona RI 29 Mei: Kasus Positif 25.216, Sembuh 6.492, Meninggal 1.520

Menurutnya, Pilkada merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sekaligus pengejawantahan Sila ke-4 Pancasila

Jazilul juga berbicara soal banyaknya berita hoax yang kerap mewarnai pelaksanaan pilkada. Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, harus melalui pendidikan politik bagi masyarakat.

Menurutnya, pendekatan represif melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dalam menangani hoax, memang agak keras dan cenderung mengancam kebebasan masyarakat. Oleh sebab itu, ia lebih memilih mengedepankan pendidikan politik sehingga masyarakat lebih dewasa dalam mengikuti kontestasi politik.

Baca Juga:  Mendagri Tito: Walaupun Ada Vaksin, Tidak Menjamin 2021 Akan Aman Dari Corona

“Untuk melawan cara-cara yang tidak berbudaya dalam pertarungan, jawabnya adalah pendidikan politik. Tanggung jawab itu tidak bisa hanya dibebankan kepada parpol, kami mengajak mengedepankan pendidikan politik,” pungkasnya.[detik/aks/nu]