Sudah Ada KAMI, Pemerintah Tidak Boleh Jumawa Dan Abaikan Suara Sipil Lagi

Dedi Kurnia Syah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)

IDTODAY.CO – Dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah menilai terbentuknya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diprakarsai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin dan kelompok aktivis sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang semakin powerful, tapi tidak sesuai dengan harapan rakyat.

“Juga sekaligus menandai lemahnya oposisi. Untuk itu, gerakan sipil ini mengemuka,” ujar Dedi Kurnia Syah sebagaimana dikutip RMOL, Selasa (4/8).

Bacaan Lainnya

Karenanya, pemerintah harus mawas diri dan peka terhadap kegelisahan aktivis dan rakyat sipil yang tergabung dalam KAMI.

“Dan tentu sangat baik jika gerakan ini disambut sebagai kenormalan demokrasi. Jika presiden dengan intensitas tinggi mengundang buzzer, hingga selebritis ke istana, maka semestinya bukan hal sulit untuk dialog dengan tokoh masyarakat berpengaruh,” ucap Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak boleh menyampaikan kritik dan saran yang disampaikan oleh warga sipil..

“Pemerintah tidak dapat bersikap jumawa dengan mengabaikan suara-suara sipil, terutama kritik dan rekomendasi,” tandasnya.[rmol/brz/nu]

Pos terkait