Tsunami PHK vs Banjir TKA

Nindira Aryudhani
Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si

Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si
(Koordinator LENTERA)

Masih selalu ada residu masalah sosial yang menguji bangsa ini di tengah pandemi corona dan bulan Ramadan tahun ini. Yang terkini, yakni begitu ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra). TKA China tersebut sedianya akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Bacaan Lainnya

Tak pelak, rencana ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPR dan Pemprov Sultra, bahkan panen penolakan dari masyarakat setempat. Kejadian ini telah berlangsung selama beberapa waktu, terhitung sejak 22 April lalu.

Rencana ini sangat tidak relevan. Bagaimana mungkin terjadi banjir TKA sementara di dalam negeri terjadi tsunami PHK? Bukankah ini kontraproduktif? Terlebih, ketika pemerintah dikonfirmasi tentang penggunaan TKA ini, malah beralasan bahwa skill tenaga kerja lokal masih rendah. Ini sungguh alasan yang mengada-ada.

Lalu, apa kabarnya lulusan SMK? Bukankah pemberdayaan lulusan SMK adalah bagian dari Nawacita?

Terkait hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional didominasi oleh para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan jumlah lulusan SMK yang menjadi pengangguran sebanyak 8,49% dari angka pengangguran 6,88 juta orang yang menganggur di Februari 2020. Dan dari jumlah TPT itu paling banyak berada di Provinsi Banten.

BPS juga mencatat, jumlah pengangguran paling rendah berasal dari tingkat pendidikan ke bawah yakni sebesar 2,64%. Selanjutnya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,02%, disusu pendidikan tingkat universitas yakni 5,73%, lulusan Diploma I/II/III sebanyak 6,76%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 6,77%.

Angka pengangguran tertinggi didominasi para lulusan SMK ini juga bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur. Kelompok usia yang mendominasi adalah antara 15-24 tahun dengan porsi 16,28%, sedangkan usia 25-59 tahun porsinya 3,14%, dan usia 60 tahun ke atas hanya 1,08%.

BPS mencatat jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 199,38 juta orang atau naik 2,92 juta orang. Dari angka itu, yang masuk ke dalam angkatan kerja sebanyak 137,92 juta orang tau naik 1,73 juta orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja berjumlah 61,47 juta orang atau naik 1,19 juta orang.

Khusus yang angkatan kerja, dari total 137,91 juta orang, pengangguran sebanyak 6,88 juta orang, sedangkan sisanya yang bekerja sebanyak 131,03 juta orang atau naik 1,67 juta orang. Dari 131,03 juta orang yang bekerja ini terdiri dari 91,59 juta orang sebagai pekerja penuh, 31,10 juta orang pekerja paruh waktu, dan 8,34 juta orang merupakan setengah pengangguran.

Menyikapi data di atas, hendaklah pemerintah sedikit peduli. Jangan melulu melempar kesalahan kepada rakyat. Kurang skill, tenaga kerja tak siap pakai, atau apalah. Padahal, rakyat skala nasional sedang dirundung wabah. Fokus pemerintah saat ini juga sedang berusaha memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Tapi mendatangkan TKA China yang notabene berasal dari episentrum pertama corona, tidakkah terbersit setitik kekhawatiran akan potensi munculnya gelombang corona kedua? Inikah rupanya maksud di balik perizinan tetap dibukanya jalur penerbangan internasional? Agar Sang TKA bisa datang dengan leluasa?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang memberi izin kedatangan ratusan TKA asal Negeri Tirai Bambu pada akhirnya buka suara untuk menenangkan masyarakat serta Pemprov Sultra. Pasalnya, Komisi IX DPR RI sampai mengecap Pemerintah Indonesia terlalu ‘lembek’ ketika berhadapan dengan investor asing asal China. Namun, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi menjelaskan, rencana kedatangan 500 TKA China di Indonesia tersebut, akan ditunda. Alasannya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. Dengan demikian, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak dalam waktu dekat ini.

Namun tetap perlu diingat, ini belum sepenuhnya batal. Penundaan ini hanya sambil menunggu kondisi normal dan dinyatakan aman.

Meski begitu, terlepas dari pandemi corona atau tidak, kebijakan masuknya TKA China ini tetap harus ditolak. Pasalnya, di sisi lain, anak bangsa tengah tertimpa tsunami PHK. Termasuk bagi yang Stay at Home alias dirumahkan, itu sungguh tak ubahnya sebagai PHK terselubung. Mereka belum dipecat dari pekerjaannya, tapi juga tidak bisa bekerja karena harus menerapkan social distancing. Akibatnya, mereka otomatis tidak mendapatkan gaji.

Pun mereka yang ‘tertipu’ tutorial program kartu-kartu sakti sok canggih agar mendapatkan pekerjaan baru. Ternyata konten programnya tak lebih ajaib daripada konten-konten gratis di media online Youtube. Harga tutorialnya juga tak masuk akal, luar biasa mahal. Insentifnya juga tak dapat diuangkan. Malah hanya dapat digunakan secara elektronik. Belum lagi dengan ketidakjelasan serapan tenaga kerja hasil program tersebut. Alih-alih bisa mengangkat ekonomi keluarga.

Yang ada, seolah-olah saja pemerintah memberi insentif melalui program kartu sakti itu. Tapi berhubung nominalnya hanya bisa digunakan secara elektronik, jelas dana insentif itu akan kembali lagi kepada pengelola program yang tak lain adalah pemerintah sendiri. Ini sama saja dengan tidak ada insentif. Hanya sedikit tampil manis dalam kemasan kebijakan publik bernama Kartu Pra Kerja.

Namun coba lihat, di sisi lain ada pengistimewaan pemberian pekerjaan kepada TKA China. Tak ayal, anak negeri bagai anak tiri di rumah sendiri.

Kondisi ini sungguh memperlihatkan wajah buruk rezim oligarki. Sekaligus mempertegas praktik neoliberalisme sumberdaya nafkah di dalam negeri. Ini juga sama saja membiarkan warga asing (aseng) menjajah dan menginjak-injak harga diri anak bangsa.

Coba sekali lagi kita cermati. Sistem seperti saat ini, apanya lagi yang menjadi alasan untuk tetap dipercayai. Alih-alih dipertahankan. Semua kebijakannya selalu mengandung dusta, namun berbalut citra. Rasulullah saw bersabda : “Ya Allah, barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk menangani urusan umatku, lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah hidupnya. Dan barangsiapa yang diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka, maka mudahkanlah hidupnya.” (HR Muslim).

Pos terkait