Adian Napitupulu Persoalkan Kebijakan Erick Thohir Angkat Komisaris BUMN dari Luar Partai Koalisi

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).(KOMPAS.com/Devina Halim)
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu ketika ditemui di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).(KOMPAS.com/Devina Halim)

IDTODAY.CO – Politisi PDI-P Adian Napitupulu mengatakan, ada orang yang mendeklarasikan Erick Thohir sebagai calon presiden, lalu orang itu diangkat sebagai komisaris di salah satu perusahaan pelat merah.

Namun, Adian tidak menyebutkan identitas orang yang dia maksud tersebut, termasuk di mana BUMN tempat orang tersebut menjadi komisaris, yang pasti orang yang dimaksud Adian tersebut berasal dari golongan milenial.

“Ada satu lagi yang sedang diidentifikasi, milenial ini pernah deklarasi Erick Thohir for president. Kemudian, beberapa hari kemudian dia diangkat jadi komisaris. Apa iya alat ukurnya deklarasi presiden baru diangkat jadi komisaris?” ujar Adian saat menghadiri forum Satu Meja, Rabu (24/6). Seperti dikutip dari KOMPAS.com (25/06/2020).

Baca Juga:  Ketua Komisi X Tanggapi Kritikan Fahri Hamzah Terhadap Mendikbud Soal Kebijakan Bagi-bagi Pulsa

Selain itu, Adian juga menyampaikan bahwa ada orang yang bukan berasal dari partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin juga mendapatkan posisi komisaris di salah satu BUMN.

“Contoh lain, di PTPN XIV yang menggantikan (posisi komisaris) orang partai juga. (Tapi) bukan (dari) partai pendukung koalisi, (di) PTPN VII yang menggantikan juga bukan partai pendukung koalisi. Ini partai yang bukan pendukung koalisi pemerintah yang menggantikan,” kata dia.

Baca Juga:  Rizal Ramli, Figur Baru Di Pilpres 2024 Dari Kalangan Aktivis Profesional

Lebih lanjut, Adian kemudian mempertanyakan langkah yang diambil Erick Thohir tersebut. Padahal, menurut Adian, ada orang yang berasal dari partai koalisi Jokowi-Ma’ruf yang mempunyai kompetensi seperti orang tersebut.

“Kalau sama-sama berangkat dari partai politik. Kalau kemudian ada yang harus didahulukan, diadu kompetensinya, diadu keberpihakan politiknya. Kenapa? Karena presiden harus memastikan programnya berjalan sampai ke bawah. Siapa yang bisa menjalankan, dia adalah orang yang setuju terhadap ide-ide dari presiden,” ucap dia.[Aks]

Baca Juga:  Luhut Sebut Haris Azhar Ngaku Wakili Warga Papua Minta Saham Freeport