Gerindra Kritik Kebijakan Jokowi Terjunkan TNI Mendisiplinkan Masyarakat

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J. Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

IDTODAY.CO – Pemerintah mengkampanyekan tentang rencana penerapan kebijakan new normal. Bahkan beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi mengerahkan TNI Polri untuk menertibkan masyarakat di lapangan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang melibatkan TNI polri dalam penerapan new normal. Menurutnya, sangat berlebihan jika harus menerjunkan aparat TNI Polri secara masif demi mendisiplinkan masyarakat di lapangan.

Baca Juga:  Megawati Sebut Petugas Partai, Jokowi Sulit Lakukan Reshuffle Kabinet

“Karena selain tidak jelas dasar hukumnya sudah sering terjadi kalau yang melakukan aparat militer itu identik dengan penggunaan kekerasan dan pemaksaan. Kiranya sudah banyak kejadian di lapangan di mana masyarakat yang dianggap tidak patuh dalam mentaati protokol covid lalu di lakukan pemaksaan dan pelakunya dianggap melanggar hukum negara. Bahkan dianggap melawan penguasa dan tidak patuh pada hukum negara,” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR itu.  Seperti dikutip dari kumparan (29/05/2020).

Lebih jauh, menurut Desmond, penerjunan aparat TNI Polri lebih mencerminkan ketakutan pemerinta atas ketidakmampuannya dalam mengatasi virus Corona.

Karena, jika bukan karena ada unsur ketakutan Pemerintah sebenarnya tidak perlu menerjunkan secara masif aparat keamanan negara dalam menangani pandemi virus corona.

“Dalam konteks ini pemerintah perlu mendudukkan persoalan pada tempatnya. Berpikirnya harus selalu benar (dalam situasi seperti ini), mana kepentingan ekonomi, mana kepentingan kesehatan warga masyarakat, mana kepentingan yang hari ini berjuang khususnya tenaga medis yang berada di garda terdepan penangan virus corona,” kata dia. 

Baca Juga:  Kalimat Keras Din Syamsuddin Ditujukan kepada Jokowi, Kezaliman Nyata!

“Hal ini harus dipertimbangkan secara matang agar jangan sampai kebijakan ini membuat rakyat yang jadi korbannya,” tutup Desmond.[Aks]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan