Ketua DPR Desak Pemerintah Tidak Buru-Buru Siapkan Teknis Protokol New Normal

Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani (Istimewa)

IDTODAY.CO – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mematangkan dulu rencana new normal agar tidak membingungkan masyarakat.

Iapun meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menyusun kehidupan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan sampai teknis protokol-nya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan sebagaimana dikutip dari Okezone.com, Kamis (28/5/2020).

Baca Juga:  Minta Jokowi Lebih Produktif Selesaikan Masalah Negara, Pakar Hukum Singgung Pergantian Presiden Ditengah Jalan

Menurut Puan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Bahkan, WHO sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

Karena menurutnya,  protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.

“Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona, kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak,” ucap Puan

Baca Juga:  Dicap Ter*ris, Abdullah Hehamahua Malah Bersyukur

Menurutnya, harus ada kajian ilmiah sebelum penerapan new normal dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Iapun mendesak adanya transparansi data terhadap rakyat terkait posisi Indonesia di kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.

“Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Puan mengatakan, pemerintah harus menyiapkan segala hal terkait penerapan new normal tersebut,meliputi skenario dan simulasi serta orang-orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Baca Juga:  Sindiran Telak Najwa Shihab untuk Tuan dan Puan Anggota DPR

“Kesemuanya nanti harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga,” Pungkasnya.[Brz]