Khawatir New Normal Timbulkan Konflik Horizontal, PKS: Indonesia Beda Dengan Jepang, Jangan Ikut-Ikutan

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ( Foto: Republika TV/Havid Al Vizki )
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ( Foto: Republika TV/Havid Al Vizki )

IDTODAY.CO – Kebijakan pemerintah terkait dengan pengerahan TNI Polri dalam mengawal penerapan skema normal mendapatkan kritikan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali. Iya menyampaikan kritik itu melalui akun Twitter pribadinya.

Menurut Mardani kebijakan pemerintah yang melibatkan TNI Polri tersebut harus diikuti dengan protokol yang ketat agar tak menimbulkan masalah.

“Melibatkan TNI serta Polri untuk turun lansung mendisiplinkan masyarakat perlu hati-hati. Melihat penggunaan Satpol PP seperti yang selama ini dilakukan, ada beberapa yang menimbulkan konflik horizontal. Pastikan semua memahami prosedur dan gunakan pendekatan yang humanis. #WaspadaNewNormal,” cuit Mardani seperti dikutip Suara.com, Sabtu (30/05/2020).

Baca Juga:  Kubu Moeldoko Ingin AHY Jadi Cagub DKI, Usai Kalah di Kemenkumham

Bagi Mardani, yang dihadapi negara dalam situasi pandemi ini adalah krisis kesehatan, literasi, sosialisasi serta imbauan di masyarakat harus diperkuat. Barulah sanksi secara bertahap bisa dilakukan.

Lebih lanjut menurut Mardani, sebelum pemerintah menerapkan hal itu seharusnya harus menyertakan bukti terlebih dahulu bahwa Covid di tanah air betul betul bisa dikendalikan.

“Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutan,” tulisnya.

Baca Juga:  Debat Panas, Denny Siregar Minta Ainun Najib Suruh Perdana Menteri Singapura Tiru Jokowi Dalam Penanganan Corona

“Kondisi di sini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan kita masih naik itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas. Berbahaya jika dipaksakan,” sambungnya.

Selain itu, Mardani mempertanyakan soal keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penerapan skema new normal. Menurutnya, Pemda merupakan pihak yang paling tahu kondisi di lapangan.

Baca Juga:  198 Tokoh Dan Aktivis Dukung Said Didu dan Faisal Basri

“Terakhir, Covid-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan. Mari kita jaga kebijakan publik pemerintah agar masuk akal, berbasis data dan mengikuti arahan para ahli beserta kajiannya. #WaspadaNewNormal,” tutupnya.[Brz]