Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Minta Pemerintah-DPR Harus RUU HIP dari Agenda Politik

  • Whatsapp
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Pemerintah dan DPR harus menghentikan dan menghapus RUU HIP dari agenda politik. Foto/SINDOphoto

IDTODAY.CO – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Pemerintah dan DPR harus menghentikan dan menghapus Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari agenda politik. Pasalnya, secara formal sudah ditolak oleh pemilik negeri ini, yaitu rakyat Indonesia di berbagai belahan daerah.

Terlebih, menurut Fickar, penolakan mulai diekspresikan sejumlah kelompok masyarakat dengan menggelar aksi unjuk rasa yang berujung insiden pembakaran bendera partai politik tertentu.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Jokowi Minta Jalankan Darurat Sipil, Lantas Apa Konsekuensi Dan Pertimbangannya?

“Demikian juga secara substantif RUU HIP itu mengarah pada perubahan bahkan pengkerdilan Pancasila sebagai ideologi, sumber hukum negara,” ujar Fickar saat dihubungi SINDOnews, Kamis (25/6/2020).

Fickar mengatakan munculnya RUU tersebut dipandang tidak masuk akal karena tidak ada hujan dan tidak ada angin. Tiba-tiba ada arus besar yang ingin mengubah Pancasila dan melihatnya dalam perspektif yang lebih sekuler yang kemudian mendapat resistensi yang keras dari rakyat Indonesia.

Baca Juga:  PDIP Kalimantan Timur Sampaikan Dukungan Kepada Kepolisian, Usut Pelaku Pembakaran Bendera Partai

Menurutnya, dalam perspektif hukum pembuatan dan perubahan sebuah undag-undang merupakan hal yang biasa sebagai konsekuensi dari perubahan politik hukum bahkan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat di mana hukum harus selalu siap untuk meresponsnya.

Akan tetapi, lanjut Fickar, ketika perubahan itu mengarah pada menghilangkan nuansa religi yang menjadi basis spiritualitas yang dihadirkan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat maka akan menimbulkan penolakan di masyarakat.

Baca Juga:  Tito Minta Peserta Pilkada 2020 Banjarmasin Bawa Isu Penanganan Corona Saat Kampanye

“Maka tidak mengherankan jika kemudian terjadi kebangkitan “perlawanan” dari masyarakat Indonesia yang religius,” pungkasnya.

Sumber: sindonews

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.