Sebelum Ramadhan, Baiknya Moeldoko Secara Ksatria Minta Maaf Ke SBY Dan Jokowi

  • Whatsapp
Sebelum Ramadhan, Baiknya Moeldoko Secara Ksatria Minta Maaf Ke SBY Dan Jokowi
Tangan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dicium Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko/RMOL

IDTODAY.CO – Karir mentereng Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) tidak bisa lepas dari andil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo.

Untuk itu, sudah seharusnya jelang bulan suci Ramadhan, Moeldoko sowan ke kediaman kedua presiden tersebut meminta maaf atas ulahnya yang berupaya mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Inilah Tanggapan Menag Terkait Banser Geruduk Tempat Diduga Kaderisasi HTI

“Sebelum bulan suci Ramadhan atau lebaran secara tulus ikhlas dan satria sebaiknya Moeldoko meminta maaf pada Jokowi dan SBY. Karena walau bagaimanapun rakyat indonesia tahu karier Moeldoko bisa cemerlang karena SBY dan Jokowi,” ujar pendiri Jaringan Nusantara, Aam kepada wartawan, Minggu (4/4).

Dengan datang dan meminta maaf, maka Moeldoko akan memberi contoh kepada generasi muda Indonesia betapa pentingnya pendidikan budi pekerti, sopan santun, adat istiadat, dan budaya meminta maaf kepada orang yang lebih tua.

Baca Juga:  Juru bicara Luhut: Debat Ekonomi Bukan Untuk Cari Panggung, Tapi Cari Solusi

Baca Juga: Bersama Din Syamsuddin, Tokoh Lintas Agama Desak Polri Usut Aktor Intelektual Di Balik Bom Katedral Makassar

Selain itu, Moeldoko juga akan mengajarkan cara berterima kasih pada orang yang sudah membesarkan namanya.

“Karena itulah watak ksatria yang sejatinya,” sambung Aam.

Pemerintah, lanjut Aam, sudah resmi menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko dan gerombolannya. Untuk itu, Moeldoko harus dengan penuh kesadaran dan keberanian tinggi memberi sanksi moril kepada Jhoni Alen Marbun Cs, karena cerita mereka sangat jauh dari fakta hukum yang ada.

Baca Juga:  Terkait Pernyataan Isu PKI Dimainkan'Kadrun', Petinggi Gerindra Arief Poyuono Terancam Dipecat

Lebih jauh, Aam mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo ada karena demokrasi ada di Indonesia. Demi menjaga demokrasi, maka Aam menyarankan agar Moeldoko menerima secara sportif keputusan Menkumham Yasonna dan menanggalkan penobatannya sebagai ketua umum Demokrat.

Moeldoko juga berkewajiban membubarkan Demokrat versi KLB agar tidak ada penyalagunaan dan tidak menjadi benalu di kemudian hari.

“Karena demi apapun, mereka yang terlibat dari awal hingga konggres KLB abal-abal berlangsung, sudah cacat secara politik, moral dan hukum, sejarah telah mencatatnya,” tutupnya.

Baca Juga:  Giring Sedang Punya Momentum untuk Deklarasi Nyapres

Baca Juga: Saiful Anam: Jangan-jangan Nanti Eks Mensos Juliari Dituntut Lebih Ringan Dari Syahganda

Sumber: rmol.id

Pos terkait

Tulis Komentar Anda di Sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.