Setuju dengan Usulan KPU soal Jadwal Pemilu 2024, Demokrat: Pilihan yang Paling Logis
IDTODAY.CO – Wakil Ketua MPR, Syarif Hasan, setuju dengan usulan KPU terkait pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada November 2024. Syarief menilai usulan tersebut paling realistis.
“Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan Pemilu. Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 adalah yang paling realistis. Sebagai pesta rakyat yang akan menentukan calon pemimpin bangsa, tentu prasyaratnya adalah pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat,” ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11).
Politikus Demokrat ini mengatakan bahwa pemerintah jangan memaksakan pelaksaan pilpres diundur ke Mei 2024. Menurut Syarief, KPU dan Bawaslu paling paham rencana dan beban pemilu. Menurutnya, tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu tanpa pertimbangan.
“Saya sedari awal setuju dengan simulasi waktu Pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Semua tahapan yang telah diusulkan sudah mengukur beban kerja, serta pertimbangan politik dan sosiologis dalam perhelatan pemilu ke depan. Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan pilpres diundur ke Mei 2024. Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri. Tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu tanpa pertimbangan yang masuk akal,” katanya.
Syarief mengatakan bahwa yang terpenting adalah proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik. Syarief menyebut jika terlalu dipaksakan maka akan banyak yang dipertaruhkan. Syarief menyebut pilihan KPU dan Bawaslu sudah paling logis.
“Justru yang terpenting dalam pemilu 2024 adalah memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik sehingga hasil pemilu juga demokratis. Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, maka tentu ada yang keliru dengan usulan itu. Kalaupun ini dipaksakan, kita akan bertaruh terlalu banyak dengan produk demokrasi pada tahun 2024 nanti. Jadi, simulasi sebagaimana disampaikan KPU dan Bawaslu sudah pilihan yang paling logis,” pungkasnya.
Sumber: jitunews.com
