Soal Permintaan Presiden Pada KPK, Pengamat: Kalau Publik Tidak Percaya, Kebijakan Tersebut Tidak Akan Jalan
IDTODAY.CO – Presiden Jokowi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun.
Bahkan, Jokowi harus menggunakan istilah “menggigit” dalam permintaannya kepada KPK dan lembaga hukum terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap dana tersebut. Dengan catatan, KPK harus benar-benar akurat dalam menetapkan sasaran terhadap pelaku korupsi dana tersebut.
Banyak pihak telah menyampaikan pandangannya terkait pernyataan Jokowi tersebut, dan salah satunya juga disampaikan
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas mengatakan bahwa rencana pemerintah tidak akan berjalan mulus apabila kepercayaan publik dan pelaku usaha terkait ketegasan dari penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik.
“Sebaik apapun kebijakan dibuat dan sebesar apapun nilai anggaran stimulus dan insentif disediakan, jika publik dan pelaku usaha dalam dan luar negeri tidak percaya, maka kebijakan tersebut tidak akan jalan. Hanya akan jadi dokumen belaka,” ujar Sirojudin Abbas sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Selasa (16/6).
Abbas menempatkan kepercayaan publik sebagai tolok ukur utama dalam proses implementasi suatu kebijakan. Menurutnya, saat ini kepercayaan publik terfokus pada peran, fungsi, serta sistem penegakan hukum yang berjalan di era pemerintahan saat ini.
“Kepercayaan publik adalah hasil dari ketegasan, kepastian hukum, dan disiplin lembaga-lembaga pemerintah yang menjalankannya,” ungkapnya.
Selain dari kepercayaan publik, Sirojudin juga menggarisbawahi terkait program-program atau upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah dalam memulihkan ekonomi.
Disamping itu, Akademisi Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial lulusan University of Berkeley ini juga menyoroti beberapa program dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dalam negeri.
Menurutnya, hal tersebut juga menjadi indikator penting yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. “Pilihan kebijakan pemulihan. Ini termasuk komponen jaring pengaman sosial, stimulus untuk pelaku usaha dan insentif kebijakan untuk meningkatkan daya tarik investasi,” demikian terang Sirojudin Abbas.[Brz]
