Ugal-ugalan Dalam Kelola Negara, Faisal Basri: Pemerintahan Jokowi Seperti Titah Raja

Ekonom senior Indef Faisal Basri saat isi diskusi daring kahmipreneur/Repro
Ekonom senior Indef Faisal Basri saat isi diskusi daring kahmipreneur/Repro (Rmol.id)

IDTODAY.CO – Pemerintah Joko Widodo dinilai ugal-ugalan dalam mengelola negara. Indikasinya adalah penerimaan pajak yang selalu menurun setiap tahun.

Demikian disampaikan Ekonom senior Indef, Faisal Basri saat menjadi narasumber dari diskusi virtual Kahmipreneur, Senin (1/6).

Faisal Basri menjelaskan, selain nampak ugal-ugalan, BUMN sendiri masih dianggap anak emas oleh pemerintah.

Menurutnya, langkah menganak emaskan BUMN justru menguatkan bahwa pemerintah sedang menutupi keborokan yang dilakukan.

Baca Juga:  Istana Sebut Jokowi Tidak Akan Lakukan Reshuffle Menteri

“Jadi kalau coba BUMN gagal bayar, BUMN tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka hancur lebur kan, makanya saya dari awal pemerintahan Jokowi kan menyatakan membangun itu enggak bisa ugal-ugalan,” ujar Faisal lewat acara diskusi virtual dengan Kahmipreneur, Senin (1/6).

Setelah BUMN tidak mampu melaksanakan proyek strategis, pemerintah mendapatkan solusi dengan jalur meminta pinjaman atau utang.

“Kenapa utang kita besar karena apa icore kita tinggi karena jadi di era Jokowi. Proyek kita itu ongkosnya mahal semua,” paparnya.

Baca Juga:  Terkait Penanganan Corona, SBY Beri Saran Pemerintah Agar Lebih Serius

Faisal menambahkan, mahalnya ongkos proyek di Indonesia, lantaran tidak adanya perencanaan yang bagus dari pemerintah.

“Semua proyek itu, ada di RPJM. Apa ini tiba-tiba cetak sawah baru, itu kan proyek baru itu, tidak ada di RPJM. Jadi enggak bisa bernegara ugal-ugalan seperti ini,” tegasnya.

Dia menyesali tidak ada satupun anak buah Jokowi yang berusaha mengingatkan bahwa langkahnya buruk dalam mengelola negara. Apalagi kursi DPR mayoritas diduduki oleh partai koalisi pemeritnah.

Baca Juga:  Daripada Sibuk Urus Interpelasi, PDIP dan PSI Lebih Baik Dukung Atlet DKI di PON Papua

“Dan tidak ada yang mengatakan jangan gitu, anak buahnya seperti jalankan titah raja, repot-repot. Jadi, harus dikuatkan fungsi penguatan dari DPR itu yang kita tunggu. Saya yakin DPR enggak mau jadi stempel saja karena ini ada pertanggungjawaban historis,” tutupnya.

Sumber: Rmol.id